BANGKA J INVESTIGATION.COM – Proyek pembangunan jembatan senilai Rp10 miliar yang dibiayai dari APBD melalui Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung di ruas jalan menuju Desa Labu Nibung, Kecamatan Puding Besar, kini menuai kecaman luas. Pasalnya, baru hitungan minggu selesai dikerjakan, jembatan tersebut sudah menunjukkan kerusakan serius yang membahayakan pengguna jalan. (Selasa,03/02/2026)
Fakta di lapangan memperlihatkan permukaan aspal jembatan bergelombang parah, tidak rata, dan terkesan dipaksakan untuk cepat dilalui kendaraan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa kontraktor pelaksana bekerja secara terburu-buru, mengabaikan tahapan teknis dan standar mutu konstruksi demi mengejar target penyelesaian dan pencairan anggaran.
Indikasi Pengerjaan Dipaksakan
Sejumlah warga menilai kerusakan dini tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi lemahnya kualitas pekerjaan sejak awal. Proses pemadatan aspal, ketebalan lapisan, hingga kualitas material diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Kalau baru selesai sudah seperti ini, jelas ada yang tidak beres. Ini bukan rusak karena usia, tapi karena kualitasnya memang rendah,” ungkap warga setempat.
Kondisi jembatan yang seharusnya menjadi infrastruktur vital justru kini menjadi ancaman keselamatan, terutama bagi pengendara roda dua dan kendaraan bermuatan berat. Ironisnya, proyek bernilai miliaran rupiah ini seolah hanya mengejar tampilan selesai, bukan ketahanan jangka panjang.
Saat tim media investigasi dilapangan terlihat banyak aspal yang Bergelombang dan adanya beberapa titik Aspal diduga pecah, hal ini mencermin kan dugaan adanya sarat korupsi berjamah diduga mulai pihak Kontraktor maupun pihak PU Bangka.
Melihat kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat, tim menduga pihak kontraktor tidak mematuhi spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Kontraktor Bucem disorot, Pengawasan proyek Dipertanyakan
Sorotan tajam kini mengarah langsung kepada kontraktor pelaksana proyek Bucem, yang diduga lebih mementingkan kecepatan penyelesaian daripada kualitas hasil kerja. Publik mempertanyakan apakah proses pengerjaan benar-benar diawasi secara ketat, atau justru dibiarkan berjalan tanpa kontrol mutu yang memadai.
Dengan kondisi jembatan yang rusak sebelum umur teknisnya, muncul dugaan bahwa proyek ini hanya formalitas administrasi untuk menghabiskan anggaran, sementara kualitas konstruksi dikorbankan.
Desakan Audit Teknis dan Tanggung Jawab Kontraktor
Masyarakat mendesak Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung segera melakukan audit teknis menyeluruh, khususnya terhadap:
- Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak
- Kualitas material yang digunakan
- Metode pengerjaan dan tahapan konstruksi
- Peran dan tanggung jawab kontraktor pelaksana
Warga juga meminta agar kontraktor diwajibkan melakukan perbaikan total dengan biaya sendiri, serta dikenakan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak dan daftar hitam (blacklist) jika terbukti lalai atau melanggar ketentuan.
“Jangan sampai kontraktor untung, rakyat buntung. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” tegas Riko Seorang warga yang lewat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kontraktor maupun Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung. Publik menanti langkah tegas pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dikerjakan secara serampangan dan tanpa tanggung jawab. (Red/Tim)
